Erdogan Mesra dengan Putin, Amerika Serikat Panik dan Semakin Menekan Turki

Erdogan Mesra dengan Putin, Amerika Serikat Tekan Turki.

Kamis, 20-10-2022.

Amerika Serikat (AS) meradang terhadap Turki lantaran negara tersebut ogah menjadikan Rusia sebagai musuhnya.

Berdasarkan laporan Russia Today yang mengutip Bloomberg, Kamis (20/10/2022), pejabat AS secara khusus terbang ke Ankara pada minggu ini untuk menekan pejabat Turki dan para pemimpin bisnis agar mematuhi sanksi anti-Rusia Washington.

Adapun, sejauh ini Turki masih mengambil sikap netral dalam perang di Ukraina meskipun AS telah mengeluarkan beberapa peringatan kepada negara itu.

Dipimpin oleh asisten sekretaris Departemen Keuangan untuk pendanaan teroris dan kejahatan keuangan, Elizabeth Rosenberg, delegasi AS bertemu dengan gubernur Bank Sentral Turki dan kelompok bisnis di Ankara dan Istanbul awal pekan ini. Seorang sumber mengungkapkan Rosenberg bertemu dengan pejabat keuangan lokal pada untuk pembicaraan pribadi.

Rosenberg sebelumnya adalah seorang rekan senior di Center for a New American Security, sebuah think-tank yang sebagian besar didanai oleh industri senjata. Saat bekerja di Departemen Keuangan selama pemerintahan Obama, dia menyusun sanksi terhadap Iran, Libya, dan Suriah.

Departemen Keuangan tidak mengomentari isi pembicaraan Rosenberg, begitu pula sumber tersebut. Namun, para pejabat AS sebelumnya telah menyatakan ketidaksenangan dengan penolakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memberikan sanksi kepada Moskow atas operasi militernya di Ukraina, dan Amerika telah melakukan kampanye tekanan terhadap Ankara, dengan beberapa hasil.

Di tengah laporan bahwa AS dan Uni Eropa (UE) sedang mempertimbangkan "tindakan negatif" terhadap ekonomi Turki, Wakil Menteri Keuangan Turki Yunus Elitas meyakinkan AS pada Agustus bahwa negaranya "tidak akan mengizinkan pelanggaran sanksi oleh lembaga atau orang manapun".

Kemudian, setelah peringatan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan bulan lalu, kelima bank Turki yang menangani kartu pembayaran Mir Rusia meninggalkan sistem.

Erdogan, bagaimanapun, terus memperdalam hubungan negaranya dengan Rusia. Pemimpin Turki ini telah bertemu rekannya dari Rusia, Vladimir Putin, empat kali dalam empat bulan terakhir. Baru-baru ini, dia menyetujui proposal Putin untuk membuat pusat transit gas internasional di Turki setelah pertemuan di Kazakhstan minggu lalu.

Erdogan juga memanfaatkan hubungannya dengan Moskow dan Kyiv untuk memposisikan dirinya sebagai mediator antara kedua belah pihak. Meskipun pembicaraan damai awal tahun ini di Istanbul tidak membuahkan hasil diduga karena campur tangan Perdana Menteri Inggris saat itu Boris Johnson, Erdogan mendapat pujian internasional karena mengawasi pembicaraan yang mengarah pada dimulainya kembali pengiriman biji-bijian melintasi Laut Hitam dari pelabuhan Ukraina pada Agustus.

Posting admin facebook teknologi strategi militer

Angkatan Laut Jepang akan Medapatkan Rudal Pertahanan Udara Raytheon Hen...

Angkatan Laut Jepang akan Medapatkan Rudal Pertahanan Udara Raytheon Standard Missile 6 Block I (SM-6 BLK I)

Jum'at, 21-10-2022.

Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS mengumumkan pada 20 Oktober bahwa Departemen Luar Negeri telah membuat keputusan yang menyetujui kemungkinan Penjualan Militer Asing (FMS) kepada Pemerintah Jepang untuk rudal Standard Missile 6 (SM-6) Block I dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya $450 juta. Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan menyampaikan sertifikasi yang diperlukan yang memberi tahu Kongres tentang penjualan ini.

Pemerintah Jepang telah meminta untuk membeli hingga tiga puluh dua (32) rudal Standard Missile 6 (SM-6) Block I (dalam dua tahap 16). Juga termasuk tabung Sistem Peluncuran Vertikal (VLS) Mk 21; rekayasa keusangan/obsolescence engineering, integrasi dan aktivitas pengujian; peralatan penanganan tabung, suku cadang, peralatan/bantuan pelatihan dan pelatihan; publikasi/data teknis; Layanan dukungan teknis dan logistik U.S. Government & contractor engineering; dan elemen terkait lainnya dari dukungan logistik dan program. Perkiraan total biaya program adalah $450 juta.

Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan pertahanan udara dan kemampuan pertahanan rudal balistik Jepang terhadap musuh potensial di wilayah tersebut. Ini juga akan memberikan Aliansi Keamanan AS-Jepang dengan kemampuan terbaru dan tercanggih, mengurangi ketergantungan Jepang pada Pasukan AS untuk pertahanan Jepang dan lebih meningkatkan interoperabilitas militer AS-Jepang.

Kontraktor utama adalah Raytheon Missiles and Defense (RMD), Tucson, AZ. Pelaksanaan penjualan yang diusulkan ini akan mengharuskan Pemerintah AS dan personel kontraktor untuk mengunjungi Jepang secara sementara sehubungan dengan pengawasan teknis program dan persyaratan dukungan, termasuk tinjauan program dan teknis, serta untuk memberikan dukungan pelatihan dan pemeliharaan di Jepang.

RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM), atau Standard Missile 6 (SM-6), adalah rudal dalam produksi saat ini untuk Angkatan Laut AS. Ini dirancang untuk tujuan perang anti-udara jarak jauh (ER-AAW) yang memberikan kemampuan terhadap pesawat sayap tetap dan putar, kendaraan udara tak berawak, rudal jelajah anti-kapal dalam penerbangan, baik di atas laut dan darat, dan pertahanan rudal balistik terminal. Hal ini juga dapat digunakan sebagai rudal anti-kapal berkecepatan tinggi. Rudal tersebut menggunakan badan pesawat dari rudal SM-2ER Block IV (RIM-156A) sebelumnya, menambahkan pencari pelacak radar aktif dari AIM-120C AMRAAM sebagai pengganti pencari semi-aktif dari desain sebelumnya. Ini akan meningkatkan kemampuan rudal Standar terhadap target yang sangat lincah, dan target di luar jangkauan efektif radar penerangan target kapal peluncur. Kemampuan operasi awal direncanakan untuk tahun 2013 dan dicapai pada 27 November 2013. SM-6 tidak dimaksudkan untuk menggantikan seri rudal SM-2 tetapi akan berfungsi bersama dan memberikan jangkauan yang lebih jauh dan peningkatan daya tembak. Itu disetujui untuk ekspor pada Januari 2017.

Posting admin facebook teknologi strategi militer

Pemerintah Indonesia Tolak Pengadaan Kapal Perang Jenis Korvet Bekas Poh...

Berita Militer Pemerintah Indonesia Tolak Usulan Pengadaan Korvet Bekas kelas Pohang Korea Selatan.

Rabu, 19-10-2022.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia telah menolak proposal untuk mendanai kemungkinan pembelian korvet kelas Pohang bekas Angkatan Laut Republik Korea (RoKN) dengan pinjaman luar negeri pada tahun 2022.

Penolakan tersebut dikonfirmasi dalam pemberitahuan yang dibuat oleh Kemenkeu kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada Oktober 2022.

Namun, pemberitahuan yang diberikan kepada penulis oleh sumber pemerintah pada 17 Oktober, tidak menunjukkan alasan penolakan.

Seperti dilaporkan oleh Janes pada bulan September 2022, BAPPENAS telah memasukkan kemungkinan akuisisi korvet dalam daftar revisi program angkatan laut dimana pinjaman dari luar negeri telah diusulkan sebagai sumber pendanaan. 

Daftar tahunan tersebut lebih dikenal di dalam negeri sebagai 'green book' dan versi sebelumnya dirilis pada Mei 2022. Itu direvisi pada bulan September untuk memasukkan program tambahan yang telah ditandai oleh angkatan bersenjata masing-masing sebagai persyaratan mendesak.

Bagian 'green book' yang mencakup program militer diserahkan oleh kementerian pertahanan kepada BAPPENAS setelah berkonsultasi dengan beberapa angkatan, dan jumlah total pinjaman luar negeri yang diminta untuk program militer setelah revisi September 2022 berjumlah sekitar USD2,4 miliar.

Pinjaman ini dimaksudkan untuk melengkapi anggaran pertahanan negara tahun 2022 sebesar Rp134 triliun (USD9 miliar), di mana Rp43,2 triliun telah dialokasikan untuk program pengadaan dan pemeliharaan. (Ridzwan Rahmat)

Posting admin facebook teknologi strategi militer

Langkah Gerindra Menhan Prabowo Jelang Pilpres 2024 & Nasib Kontrak Jet ...

Langkah Menhan Prabowo Jelang Pilpres 2024 & Nasib Kontrak Jet Tempur Rafale.

Selasa, 18-10-2022.

Tidak dapat dimungkiri kegiatan modernisasi pertahanan berjalan cukup cepat di masa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, di mana yang bersangkutan mempunyai ambisi membeli senjata-senjata kelas satu untuk TNI. Sejumlah senjata yang sebelumnya tidak dilirik oleh Indonesia tiba-tiba masuk dalam rencana pengadaan oleh Kementerian Pertahanan.

Beberapa pabrikan senjata internasional yang sebelumnya tidak bisa masuk pasar Indonesia karena berada dalam posisi tidak favorit di mata pengambil keputusan di Jakarta, tiba-tiba menempati posisi favorit untuk memasok senjata kepada Indonesia. Demi mewujudkan ambisinya untuk modernisasi pertahanan, sang menteri juga harus berhadapan dengan menteri lain di kabinet terkait dengan prioritas belanja pemerintah karena bersamaan dengan merebaknya pandemi Covid-19.

Sampai saat ini, Kemhan telah menandatangani sejumlah kontrak akuisisi major weapon systems dan juga di ambang penandatanganan kontrak serupa dengan beberapa pabrikan luar negeri. Sebagian besar kontrak yang telah ditandatangani belum memasuki status efektif, baik karena Indonesia belum melakukan pembayaran uang muka kepada pembuat senjata meskipun loan agreement telah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan maupun karena belum ada Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dari Menteri Keuangan. Sebagaimana diketahui, dalam kasus tertentu Kemhan berani menandatangani kontrak pengadaan senjata walaupun Menteri Keuangan belum menerbitkan PSP sebagaimana tergambar pada kontrak dengan Fincantieri, Italia untuk pembelian enam frigat FREMM.

Saat ini Kemhan nampaknya sedang di ambang penandatanganan kontrak dengan Naval Group untuk pengadaan dua kapal selam kelas Scorpene. Rencana pembelian kapal selam itu kini bukan urusan bisnis semata, melainkan telah menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis.

Saat jumpa pers bersama antara Prabowo dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly pada 10 Februari 2022 di Jakarta, Prabowo telah mengekspresikan niat Indonesia untuk membeli kapal selam kelas Scorpene. Dengan kata lain, Indonesia mempunyai janji politik yang harus dipenuhi kepada Prancis dalam urusan perdagangan pertahanan.

Janji politik Indonesia kepada Prancis lainnya adalah pengadaan 42 jet tempur Rafale di mana kontrak enam unit di antaranya telah memasuki status efektif. Tantangannya adalah bagaimana mewujudkan janji kontrak 36 unit lainnya dalam satu tahun ke depan dalam status kontrak efektif.

Selain kepada Prancis, Indonesia memiliki pula janji untuk mengakuisisi 24 F-15EX buatan Boeing, Amerika Serikat. Penting untuk dicatat rencana akuisisi varian tercanggih dari F-15 tersebut bukan semata urusan teknologi maju, tetapi menyangkut pula menjaga hubungan diplomatik Indonesia dengan Negeri Paman Sam.

Secara umum, tantangan dalam pengadaan major weapon systems adalah ketersediaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan hal demikian merupakan tantangan yang bersifat klasik. Akan tetapi muncul pula tantangan kontemporer terkait pembelian alutsista yaitu siklus pemilu. Walaupun telah tiga kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo masih memiliki ambisi untuk menjadi orang nomor satu di republik ini. Pada Agustus 2022 Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo telah mendeklarasikan sang menhan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024.

Pertanyaannya kini, bagaimana dengan nasib kontrak pengadaan senjata yang telah dan akan segera ditandangani oleh Kemhan? Pertanyaan ini diajukan karena sistem pengadaan alutsista di Indonesia sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi menhan, sehingga pergantian menteri pertahanan memiliki potensi untuk terjadi perubahan rencana akuisisi senjata.

Sehingga menjadi penting bagi Prabowo untuk segera membereskan rencana pengadaan major weapon systems sebelum mengundurkan diri dari jabatan menteri pertahanan guna berkampanye sebagai calon presiden. Sejauh ini terdapat spekulasi bahwa sang menteri akan mengundurkan diri dari jabatannya sekitar pertengahan 2023.

Akan lebih bagus apabila kontrak major weapon systems seperti kapal selam kelas Scorpene ditandatangani sebelum pertengahan 2023. Sementara untuk kontrak yang telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan tetapi hingga tahun ini belum mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan, Kemhan perlu melakukan lobi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kemenkeu agar mendapatkan prioritas PSP pada tahun fiskal 2023. Mengapa kedua langkah harus ditempuh oleh Kemhan?

Penuntasan kontrak major weapon systems memiliki keterkaitan langsung dengan kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Kredibilitas Indonesia akan dipertaruhkan bila tidak memenuhi janji kepada produsen senjata asing, selain janji kepada negara di mana produsen itu berbasis.

Selain itu, akan terjadi peluang yang hilang apabila kontrak yang sudah dijanjikan oleh Indonesia tidak ditepati, khususnya dalam kemitraan industri melalui transfer teknologi. Sejumlah industri pertahanan dalam negeri akan kehilangan peluang dari aspek finansial dan teknologi apabila tidak ada penuntasan kontrak major weapon systems dalam waktu dekat. Penting untuk dicatat bahwa belanja senjata di Indonesia sangat ditentukan oleh siapa yang menjadi menhan. (Alman Helvas Ali)

Posting admin facebook teknologi strategi militer

Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin Bertemu Prabowo, Janji Bantu Moderni...

Menhan AS Lloyd Austin Bertemu Prabowo, Janji Bantu Modernisasi Militer Indonesia.

Jum'at, 21-10-2022.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu rekannya Menhan Lloyd Austin di Amerika Serikat, Kamis (20-10-2022). Austin berjanji AS akan membantu modernisasi militer Indonesia.

Austin memastikan sikap AS itu ketika Prabowo sedang membahas betapa penting kerja sama berkelanjutan di tengah dinamika keamanan regional yang semakin kompleks.

"Untuk itu, AS menyatakan akan terus membantu modernisasi militer Indonesia dan untuk memperkuat interoperabilitas antara AS dan Indonesia," demikian pernyataan resmi tim Prabowo, Jumat (21-10-2022).

AS sendiri baru menyetujui rencana penjualan 36 jet tempur F-15EX  dan alutsista senilai US$14 miliar atau Rp200 triliun pada Februari lalu.

Saat itu, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan persetujuan penjualan itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan mitra regional.

"Keamanan mitra regional penting untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik," demikian pernyataan Kemlu AS yang dikutip AFP.

Selain soal alutsista, kedua menteri juga membahas kemajuan signifikan dalam kerja sama pertahanan AS-Indonesia, salah satunya dengan latihan militer bersama bertajuk "Super" Garuda Shield pada Agustus lalu.

Austin lalu menyatakan dukungan terhadap fokus Prabowo terkait profesionalisme militer Indonesia. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN, Indo-Pasifik, dan dunia.

Di kesempatan itu, Prabowo juga menyatakan terima kasih sekaligus apresiasi atas niat AS mendukung ASEAN yang mandiri dan kuat.

"Kami berharap kerja sama pertahanan kedua negara semakin kuat dan persahabatan kedua negara akan terus berlanjut serta tumbuh dalam semangat saling menghormati dan percaya untuk kepentingan nasional masing-masing," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membahas penyelarasan kerja sama di bidang pertahanan antara AS-RI. Kedua pejabat ini juga menginginkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

"Selaras dengan tujuan strategis untuk memajukan Indo-Pasifik yang lebih terhubung, sejahtera, aman, tangguh serta bebas dan terbuka, saya percaya untuk mencapai tujuan ini akan membutuhkan kerja sama dan partisipasi negara-negara Indo-Pasifik," kata Prabowo.

Posting admin facebook teknologi strategi militer

Setelan Jet Terbaru Angkatan Laut Inggris Memungkinkan Prajuritnya Terba...

Setelan Jet Terbaru Pasukan Inggris Memungkinkan Prajuritnya Terbang Bagaikan "Iron Man" 

Selasa, 11-10-2022

Prajurit 'Iron Man' dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy) memamerkan setelan jet terbaru yang memungkinkan mereka terbang di atas Kapal Induk HMS Queen Elizabeth. 

Rekaman menunjukkan dua anggota Royal Navy melayang di atas Pelabuhan New York, sebelum mendarat di kapal induk andalan Angkatan Laut Kerajaan Inggris. 

The Syn melaporkan pada Senin (10/10/2022), sejumlah anggota militer dapat terlihat terbang di atas Atlantik mengibarkan “bendera Union Jack” di depan para penonton yang kagum dibuatnya.

Pemeran perangkat jet ‘Iron Man’ tersebut merupakan bagian dari Atlantic Future Forum (AFF) sebuah konferensi militer Anglo-Amerika tentang hubungan militer, politik dan strategis. 

Penerbangan ini dimungkinkan berkat setelan jet anti gravitasi super cepat yang inovatif dari Gravity Industries. 

Setelan jet tersebut dilaporkan memiliki lebih banyak kekuatan horsepower (hp) dibanding yang digunakan oleh mobil balap Formula Satu, sehingga memungkinkan penggunanya menjadi "Iron Man dalam kehidupan nyata." 

Setelan ini dapat mencapai kecepatan hingga 85 mph (137 kilometer per jam) dan ketinggian 12.000 kaki (lebih dari 3500 meter). 

Buatan "Iron Man dunia nyata" 

Perangkat jet ini diproduksi oleh mantan marinir penemu asal Inggris, Richard Browning, yang kerap dijuluki “Iron Man di dunia nyata.” 

"Tim dan saya mewujudkan visi untuk membangun Gravity menjadi bisnis teknik penerbangan kelas dunia, menantang batasan yang dirasakan dalam penerbangan manusia, dan menginspirasi satu generasi untuk berani bertanya 'bagaimana jika…'," ujar Mantan Royal Marines Reservist itu sebagaimana dilansir The Sun. 

HMS Queen Elizabeth menjadi tuan rumah acara dua hari yang bertujuan untuk memajukan pertahanan, keamanan, perdagangan dan kemitraan ekonomi antara negara-negara Anglo-Amerika dan mengeksplorasi bagaimana kelompok itu bisa meningkatkan inovasi, pertumbuhan ekonomi dan pertahanan. 

Para pejabat mengatakan mereka berusaha untuk "memperkuat pilar perdagangan dan ekonomi aliansi Euro-Atlantik dan memperkuat kemitraan keamanan dan pertahanan dengan sekutu demokratis yang berpikiran sama.

HMS Queen Elizabeth berlayar ke AS dari Portsmouth pada 7 September. 

Kapal induk ini bertugas menggantikan kapal sejawatnya, HMS Prince of Wales, yang mogok di dekat Isle of Wight hanya beberapa jam setelah berangkat ke AS. 

Kapal perang berbobot 65.000 ton itu tiba di New York pada 28 September.  (Bernadette Aderi Puspaningrum)

Posting oleh admin facebook teknologi strategi militer

Ditemukan Masalah Besar Pada Armada Kapal Selam Tipe 214 Angkatan Laut K...

Ditemukan Cacat Besar Pada Armada Kapal Selam Type 214 AL Korea Selatan RoKN

Jum'at, 14-10-2022

Menurut sebuah laporan yang disampaikan oleh Anggota Majelis Nasional Partai Kekuatan Rakyat Shin Wonsik, cacat utama telah ditemukan pada kesembilan kapal selam kelas Son Won-il milik Angkatan Laut Republik Korea (RoKN), versi modifikasi dari Type 214 Jerman juga dikenal sebagai KSS II. Ini merupakan pukulan besar bagi kekuatan kapal selam RoKN, yang sangat bergantung pada kapal.

Menurut Shin, cacat pada kabel modul inverter ditemukan pada 7 kapal selam kelas Son Won-il, sementara 2 di antaranya memiliki cacat "fungsional" pada modul inverter itu sendiri. Modul, yang diproduksi oleh Siemens Jerman, merupakan komponen penting dalam sistem propulsi kapal selam, dengan dua belas dipasang di setiap kapal selam. Penulis melaporkan awal tahun ini bahwa tiga kapal selam kelas Son Won-il mengalami masalah dengan sistem. Pengarahan terbaru oleh Shin telah mengkonfirmasi bahwa masalah ini secara signifikan lebih luas dari yang diperkirakan sebelumnya.

Lebih buruk lagi, penyebab pasti dari cacat terkait kabel masih belum diketahui, yang berarti bahwa tujuh dari kapal selam RoKN telah dikerahkan tanpa perbaikan yang diperlukan. Hal ini menyebabkan banyak insiden, termasuk salah satu yang melibatkan kapal ketiga kelas, ROKS An Jung-geun, yang harus ditarik kembali ke pantai setelah terdampar di tengah Laut Timur ketika modul inverter gagal tiba-tiba pada Januari tahun lalu.

Shin juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa masalahnya adalah "kemungkinan besar" akibat depolimerisasi lapisan luar kabel alih-alih cacat struktural pada kabel itu sendiri, mengingat mereka memiliki tiga lapisan perlindungan. Namun, mungkin ada masalah tambahan. Misalnya, ROKS Jeong Ji, kapal kedua di kelasnya, belum dikerahkan sejak Oktober 2019, karena kebocoran dari sistem pendinginnya yang merusak modul inverter. Penulis mewawancarai Kapten ROKS Jung Ji selama MADEX 2019. Selain itu, kerusakan lebih lanjut dapat terjadi pada modul inverter oleh karat yang dihasilkan dari kabel.

Administrasi Program Akuisisi Pertahanan telah membayar Siemens 7,1 miliar won Korea (sekitar $ 5 juta) untuk perbaikan. Diperkirakan proses perbaikan untuk setiap kapal selam Type 214 yang dimodifikasi, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut modul ke Jerman, akan memakan waktu enam bulan. Hal ini kemungkinan akan berdampak negatif terhadap kesiapan armada kapal selam di tahun-tahun mendatang. Pemerintahan saat ini menyalahkan pemerintahan sebelumnya atas kegagalan ini.

Namun, beberapa pengamat Korea Selatan juga menulis secara online bahwa pemerintahan saat ini juga harus bertanggung jawab dan berhenti mengarahkan kritik.

Tentang kelas Son Won-il (Type 214)

Kelas Son Won Il diperoleh sebagai bagian dari program KSS-II dan didasarkan pada Type 214, kapal selam diesel-listrik yang dikembangkan oleh Howaldtswerke-Deutsche Werft. Kapal-kapal tersebut, yang dinamai sesuai nama kepala operasi angkatan laut pertama RoKN, Laksamana Son Won-il, merupakan tonggak sejarah utama karena penggunaan sistem propulsi independen udara mereka.

Dari sembilan kapal selam dalam inventaris RoKN, tiga yang pertama dibangun oleh Hyundai Heavy Industries (HHI) dengan sisanya dibagi antara HHI dan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Kapal pertama ditugaskan pada tahun 2007. Kapal terakhir dari kelas tersebut, ROKS Shin Dol-seok, mulai beroperasi pada tahun 2020.  (Juho Lee) 

Spesifikasi Kelas Son Won Il:

Perpindahan: 1.690 t permukaan / 1.860 t terendam

Panjang: 65 m

Beam: 6.3 m

Draf: 6 m

Senjata: 8 x 533 mm torpedo tubes, 4 subharpoon-capable

Propulsi: 2 x MTU 16V-396; 2 x Piller; AIP system: 2 x HDW PEM; 1 x Siemens Permasyn (2.85 MW)

Kecepatan: 10 knots surfaced; 20 knots submerged

jangkauan: 12,000 nautical miles surfaced; 420 submerged

Awak: 27

Posting oleh admin facebook teknologi strategi militer

Indonesia Harus Waspada, Raytheon akan Berikan Dukungan Sistem Tempur Kapal Selam Australia

Indonesia Harus Waspada, Raytheon akan Berikan Dukungan Sistem Tempur Kapal Selam Australia

Raytheon Australia akan Memberikan Dukungan Sistem Tempur Kapal Selam Kelas Collins RAN.

Kamis, 13-10-2022.

Pemerintah Australia telah menandatangani kontrak lima tahun dengan Raytheon Australia Pty Ltd untuk terus berinvestasi dalam kemampuan armada kapal selam kelas Collins Angkatan Laut Australia (RAN).

Kontrak senilai $322 juta akan memberikan dukungan layanan untuk sistem tempur kapal selam kelas Collins selama transisi Australia ke kapal selam bertenaga nuklir.

Wakil Sekretaris Pembuatan Kapal dan Keberlanjutan Angkatan Laut, Tony Dalton mengatakan dukungan tersebut akan mencakup life-of-type extension dimulai pada tahun 2026, ongoing sustainment, dan peningkatan kemampuan terpilih.

“Keberlanjutan dan peningkatan kapal-kapal ini akan membantu mempertahankan keunggulan kemampuan dan memastikan armada kami siap menghadapi tantangan di lingkungan strategis kami,” kata Dalton.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan industri untuk mempertahankan kapal selam kelas Collins kami, tugas penting yang saat ini mendukung lebih dari 1600 pekerjaan di Australia Selatan dan Barat.”

Raytheon Australia telah menyediakan berbagai layanan dukungan untuk sistem tempur kapal selam kelas Collins sejak diperkenalkan ke layanan, mengembangkan tenaga kerja lokal yang sangat terampil sekitar 133 orang di seluruh Australia.

Kontrak ini merupakan bagian dari investasi senilai $200 miliar yang direncanakan Pemerintah dalam menyediakan kemampuan pembangunan kapal angkatan laut Australia yang aman, berkelanjutan, kompetitif, dan berkelanjutan hingga tahun 2040-an.

Kelas Collins adalah serangkaian enam kapal selam bertenaga diesel-listrik buatan Australia yang beroperasi dengan Royal Australian Navy (RAN).

Kapal selam kelas Collins pertama diluncurkan pada 28 Agustus 1993 dan ditugaskan di Adelaide pada 27 Juli 1996. Kapal selam ini telah dikembangkan dari lima generasi kapal selam yang dirancang dan dibangun oleh Angkatan Laut Swedia.

Pada bulan September 2021, Australia membatalkan kontrak Prancis atas kapal selam kelas Barracuda untuk menandatangani aliansi baru dengan Inggris dan Amerika Serikat yang disebut AUKUS, yang bertujuan untuk membuat armada kapal selam Angkatan Laut Australia berikutnya bertenaga nuklir.

Perjanjian tersebut mencakup bidang-bidang utama seperti kecerdasan buatan, perang dunia maya, kemampuan bawah air, dan kemampuan serangan jarak jauh.

Desain kelas Attack didasarkan pada versi konvensional dari Barracuda SSN (atau kelas Suffren), yang ditenagai oleh sistem propulsi nuklir menggunakan desain hybrid baru yang menyediakan propulsi listrik untuk kecepatan jelajah yang ekonomis dan propulsi turbo-mekanis untuk kecepatan yang lebih tinggi. kecepatan. Kapal selam dapat mencapai kecepatan tertinggi 25 knot (46 km/f; 29 mph) dengan jangkauan tak terbatas 10 tahun. Kapal ini memiliki awak 60 orang termasuk 12 perwira dan 48 pelaut.

posting oleh admin facebook teknologi strategi militer

Pesawat Tempur F-16 Viper Pasang Perangkat Baru dari BAE Systems Anti Te...

BAE Systems Merilis Viper Memory Loader Verifier II, Mengurangi Kerentanan Terhadap Serangan Cyber untuk F-16.

Kamis, 13-10-2022.

BAE Systems telah merilis Viper Memory Loader Verifier II (MLV II), versi baru dari kemampuan perawatan terdepan di dunia yang akan mengurangi kerentanan terhadap serangan siber untuk pesawat F-16.

“Viper MLV generasi pertama kami memiliki keandalan dan daya tahan yang telah terbukti selama 20 tahun di lingkungan jalur penerbangan yang menantang,” kata Carl Huncharek, direktur lini produk F-16 untuk BAE Systems. “Versi baru produk ini akan mencakup kemampuan cyber-hardened aircraft mission, dengan arsitektur sistem terbuka yang mengurangi biaya siklus hidup (lifecycle).”

Selain kemampuan penting penerbangan untuk memuat dan memverifikasi perangkat lunak ke pesawat, Viper MLV II mendukung pemuatan file data misi, pengunduhan data penerbangan dan kesalahan, dan perangkat lunak aplikasi pihak ketiga.

Viper MLV II mendukung lebih dari 100 sistem onboard untuk F-16, termasuk sistem kritis misi dan penerbangan, seperti radar, peperangan elektronik, komputer kontrol misi dan penerbangan, perekam data yang dapat bertahan dari kecelakaan, sistem kontrol mesin, navigasi, dan sistem komunikasi. 

Dua negara menurunkan Viper MLV II melalui Penjualan Militer Asing (FMS) untuk pesawat F-16 Block 70/72, memesan enam sistem dengan potensi tindak lanjut untuk 15 sistem tambahan. Sistem ini sepenuhnya kompatibel dengan seluruh armada F-16 dan akan menggunakan kabel antarmuka yang ada. Sementara Viper MLV II akan ditempatkan untuk semua penyebaran F-16 baru, BAE Systems juga terus mendukung peralatan saat ini.

Sistem ini terbukti di lapangan, dengan lebih dari 700 sistem digunakan oleh Angkatan Udara AS dan lebih dari 25 negara sekutu. Viper MLV II akan dikembangkan dan diproduksi di situs BAE Systems Fort Worth, Texas.

Posting oleh admin facebook teknologi strategi militer

Armada T-45 Goshawk Milik Angkatan Laut AS (USN) Grounded karena Kerusakan Bilah Mesin

 Armada T-45 Goshawk Milik Angkatan Laut AS (USN) Grounded karena Kerusakan Bilah Mesin

Kamis, 20-10-2022

TSM-Angkatan Laut AS mengandangkan armada latih jet T-45C Goshawk pada hari Jumat “untuk meninjau kesalahan bilah mesin,” menurut siaran pers yang dikeluarkan Selasa oleh Naval Air Systems Command.

Keputusan untuk menghentikan penerbangan Goshawk untuk Angkatan Laut dan Korps Marinir dibuat “karena banyak kehati-hatian dan kepedulian terhadap keselamatan penerbang kami,” kata Kepala Pelatihan Udara Angkatan Laut Laksamana Muda Richard Brophy dalam pernyataannya.

"Kami bekerja dengan mitra kami menuju resolusi cepat," katanya. “Keselamatan adalah inti dari operasi kami, dan kami tidak boleh mengekspos pilot atau pesawat kami pada risiko yang tidak perlu.”

Siaran pers Angkatan Laut AS tidak menunjukkan bagaimana masalah bilah mesin ditemukan atau apakah itu berkontribusi pada kecelakaan apa pun.

Para pejabat tidak segera menanggapi pertanyaan lanjutan pada Rabu malam untuk mencari informasi lebih lanjut tentang masalah ini, atau untuk menjelaskan penundaan dalam mengumumkan larangan tersebut.

Beberapa lembaga Angkatan Laut AS telah bekerja “sepanjang waktu” dengan mitra industri Rolls Royce untuk mencari tahu penyebab kegagalan pisau, menurut Laksamana Muda John Lemmon, yang memimpin kantor Program Pesawat Taktis Angkatan Laut.

“Analisis teknik telah berlangsung dan akan berlanjut sampai kami dapat dengan aman mengembalikan armada T-45 ke status terbang untuk mendukung pelatihan CNATRA,” kata Lemmon dalam sebuah pernyataan.

Goshawk digunakan sebagai bagian dari program pelatihan pilot Angkatan Laut dan Korps Marinir untuk penerbangan kapal induk dan misi serangan taktis, menurut Angkatan Laut.

T-45 telah terbang sejak 1988, dengan varian C memasuki armada pada 1997. (Geoff Ziezulewicz)

Admin Facebook Teknologi Strategi Militer

Erdogan Mesra dengan Putin, Amerika Serikat Tekan Turki

 Erdogan Mesra dengan Putin, Amerika Serikat Tekan Turki

Kamis, 20-10-2022

TSM-Amerika Serikat (AS) meradang terhadap Turki lantaran negara tersebut ogah menjadikan Rusia sebagai musuhnya.

Berdasarkan laporan Russia Today yang mengutip Bloomberg, Kamis (20/10/2022), pejabat AS secara khusus terbang ke Ankara pada minggu ini untuk menekan pejabat Turki dan para pemimpin bisnis agar mematuhi sanksi anti-Rusia Washington.

Adapun, sejauh ini Turki masih mengambil sikap netral dalam perang di Ukraina meskipun AS telah mengeluarkan beberapa peringatan kepada negara itu.

Dipimpin oleh asisten sekretaris Departemen Keuangan untuk pendanaan teroris dan kejahatan keuangan, Elizabeth Rosenberg, delegasi AS bertemu dengan gubernur Bank Sentral Turki dan kelompok bisnis di Ankara dan Istanbul awal pekan ini. Seorang sumber mengungkapkan Rosenberg bertemu dengan pejabat keuangan lokal pada untuk pembicaraan pribadi.

Rosenberg sebelumnya adalah seorang rekan senior di Center for a New American Security, sebuah think-tank yang sebagian besar didanai oleh industri senjata. Saat bekerja di Departemen Keuangan selama pemerintahan Obama, dia menyusun sanksi terhadap Iran, Libya, dan Suriah.

Departemen Keuangan tidak mengomentari isi pembicaraan Rosenberg, begitu pula sumber tersebut. Namun, para pejabat AS sebelumnya telah menyatakan ketidaksenangan dengan penolakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memberikan sanksi kepada Moskow atas operasi militernya di Ukraina, dan Amerika telah melakukan kampanye tekanan terhadap Ankara, dengan beberapa hasil.

Di tengah laporan bahwa AS dan Uni Eropa (UE) sedang mempertimbangkan "tindakan negatif" terhadap ekonomi Turki, Wakil Menteri Keuangan Turki Yunus Elitas meyakinkan AS pada Agustus bahwa negaranya "tidak akan mengizinkan pelanggaran sanksi oleh lembaga atau orang manapun".

Kemudian, setelah peringatan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan bulan lalu, kelima bank Turki yang menangani kartu pembayaran Mir Rusia meninggalkan sistem.

Erdogan, bagaimanapun, terus memperdalam hubungan negaranya dengan Rusia. Pemimpin Turki ini telah bertemu rekannya dari Rusia, Vladimir Putin, empat kali dalam empat bulan terakhir. Baru-baru ini, dia menyetujui proposal Putin untuk membuat pusat transit gas internasional di Turki setelah pertemuan di Kazakhstan minggu lalu.

Erdogan juga memanfaatkan hubungannya dengan Moskow dan Kyiv untuk memposisikan dirinya sebagai mediator antara kedua belah pihak. Meskipun pembicaraan damai awal tahun ini di Istanbul tidak membuahkan hasil diduga karena campur tangan Perdana Menteri Inggris saat itu Boris Johnson, Erdogan mendapat pujian internasional karena mengawasi pembicaraan yang mengarah pada dimulainya kembali pengiriman biji-bijian melintasi Laut Hitam dari pelabuhan Ukraina pada Agustus.

Admin Facebook Teknologi Strategi Militer

Tentang Kebutuhan Investasi Alutsista Indonesia

Kamis, 20-10-2022

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut alat utama sistem persenjataan Indonesia masih perlu ditambah, sebagai bentuk investasi jangka panjang.

Pernyataan ini sekaligus mengamini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mengingat Kementerian Pertahanan mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merencanakan kebutuhan pertahanan jangka panjang.

"Kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan kita memang sangat sangat mencemaskan. Bukan mencemaskan, tapi sangat mencemaskan," kata Mahfud, dalam keterangannya, Kamis (20/10/2022).

Mahfud menyebut jumlah pesawat tempur di Indonesia masih jauh dari yang seharusnya. Mahfud mengaku telah melakukan penghitungan dengan Prabowo terkait berapa besar kebutuhan untuk pertahanan Indonesia.

Berdasarkan kalkulasinya dengan Prabowo, Mahfud mengatakan, kebutuhan investasi pertahanan, khususnya untuk pesawat di seharusnya 200 unit. Namun, Indonesia hanya memiliki 17 unit.

"Kita baru punya pesawat 17 yang tertentu. 17 ini pun, dua sudah dikanibal, sudah diiniin," ujarnya.

Mahfud mengungkapkan kondisi yang sama juga dialami pada senjata tembak dan kapal perang yang ada di Indonesia.

"Kapal perangnya, senjata juga yang jarak tembaknya 200.000 km misalnya atau 200 km kita misalnya punya berapa. Sementara kebutuhan dengan luasan seperti ini kita sudah menghitung semua," tuturnya.

Otoritas pertahanan sendiri telah mengajukan proposal kepada Presiden Joko Widodo untuk proyeksi kebutuhan senjata di Indonesia hingga 25 tahun ke depan.

"Kemenhan itu sudah mengajukan proposal kepada presiden dan sekarang sedang dihitung ulang agar cermat menghitungnya, sehingga kita nanti akan menyediakan senjata seperti cara orang Jepang menyikapi negara negara lain," ucapnya.

Namun demikian, Mahfud menyayangkan banyaknya orang yang terlalu optimistis dengan keadaan yang ada saat ini dan menganggap remeh kemungkinan adanya perang.

"Ada juga yang optimis, 'buat apa sih senjata-senjata gitu. Perang kayak gitu nggak akan ada, sekarang itu kan perang IT saja sebenarnya. Proxy yang banyak dikhawatirkan proxy sebenarnya bukan perang seperti itu'," ucap dia.

Namun, pemerintah tetap menilai penting kekuatan persenjataan di Indonesia. Proposal yang diberikan kepada presiden pun sudah memuat proyeksi persenjataan sampai 25 tahun mendatang.

"Tapi pemerintah katakan ini harus, persenjataan, keahlian kita harus disiapkan. Itu sudah diproyeksikan sekarang 2022, Pak Prabowo sudah menghitung 25 tahun ke depan," kata dia.

"Sudah dihitung semua, pertambahan setiap tahunnya berapa kemudian biayanya dari mana, dapat dari mana, sudah dihitung bersama Kementerian Keuangan," imbuhnya.

Admin facebook Teknologi Strategi Militer

Australia Berkomitmen Kerjasama Militer dengan Indonesia

 Australia Berkomitmen Kerjasama Militer dengan Indonesia

Kamis, 20-10-2022

TSM-Australia berkomitmen memberikan latihan militer dan mengekspor senjata ke Indonesia di tengah konflik di Papua Barat masih bergejolak. Kementerian Pertahanan Australia mengkonfirmasi hal ini dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari al-Jazeera.

Kementerian Pertahanan Australia menyatakan pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese, yang terpilih pada Mei lalu, akan terus memasok senjata ke tentara Indonesia dan memberi mereka pelatihan militer.

“Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan, serta mengekspor peralatan militer ke Indonesia,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Australia.

Terlepas dari beberapa bidang yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia. Kedua negara melakukan latihan militer bersama dan Australia memasok senjata, di mana Thales Australia menjual tiga pengangkut pasukan Bushmaster ke Kopassus pada 2014. Kopassus adalah pasukan militer elit di Indonesia

Unit militer seperti Kopassus, melakukan latihan bersama dengan pasukan khusus SAS Australia. Sementara Detasemen 88 yang juga dikenal sebagai Densus 88, pernah mendapat dana dan pelatihan dari Australia dan Amerika Serikat. Detasemen 88 adalah pasukan kontraterorisme yang dibentuk setelah Bom Bali 2002

Tentara Indonesia telah dibentuk untuk mengurangi ancaman dari kelompok garis keras. Namun, tetap saja mengalami tuduhan pelanggaran HAM yang serius di Papua Barat, di mana masyarakat adat di sana selama 50 tahun berjuang untuk melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka.

Banyak pasukan khusus dikirim ke Papua Barat di tengah gencatan senjata OPM yang berjuang untuk kemerdekaan Papua dan menargetkan warga sipil Indonesia. Pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), daerah tersebut relatif damai meskipun kererlibatan militer tetap ada selama pemerintahan presiden lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo.

Pada Juni 2022 lalu, terjadi unjuk rasa damai di tiga wilayah administrasi, di mana sekitar 44 orang ditangkap. Amnesty International mengatakan polisi menanggapi unjuk rasa damai ini dengan penggunaan kekuatan militer yang berlebihan.

"Pemerintah Indonesia mengklaim ingin 'membangun' Papua dan menciptakan kemakmuran bagi warga Papua. Tetapi bagaimana orang Papua bisa sejahtera jika upaya mereka untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi dipenuhi dengan kekerasan," kata Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid.

Pada tahun 2020, sebuah laporan yang diterbitkan PBB menemukkan setidaknya 50 ribu orang mengungsi karena kekerasan dari polisi atau militer terhadap penduduk asli Papua Barat. Laporan tersebut juga menyatakan keprihatinan atas kurangnya akses ke daerah tersebut bagi organisasi kemanusiaan, pembela HAM, jurnalis, dan lainnya.

Human Rights Watch dan Amnesty Internasional menyatakan “Personel militer dan polisi sering membenarkan pembunuhan penduduk Papua dengan mengklaim bahwa mereka adalah anggota Gerakan Papua Merdeka (OPM) atau 'kelompok kriminal bersenjata' tanpa bukti yang jelas”.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Dahnil Azhar Simanjuntak dihubungi oleh Al Jazeera terkait artikel ini, tetapi belum memberikan tanggapan.

Terlepas dari niat baik yang ditunjukkan, hubungan Australia dengan negara tetangganya di wilayah utara terbukti menantang. Timor Timur merdeka dari Indonesia pada 1999.

Pada 2006 Australia juga menerima 43 pengungsi politik dari Papua Barat, salah satunya adalah Adolf Mora.

“Saat itu, saya secara politik adalah seorang aktivis mahasiswa di tanah Papua Barat. Kami percaya sebagai penduduk asli Papua Barat, kami harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki kemerdekaan di Papua Barat,” katanya kepada Al Jazeera.

Mora mengatakan kepada Al Jazeera dia dan rekan aktivis mahasiswa terpaksa melarikan diri karena serangan oleh pasukan keamanan Indonesia.

“Opsi terakhir adalah meninggalkan Papua Barat dan menyeberang ke Australia. Kami pikir dengan menjangkau komunitas internasional, suara kami dapat didengar. Kami membutuhkan bukan hanya perlindungan, tetapi untuk mengklarifikasi bahwa ada ketidakadilan yang masih terjadi di Papua Barat,”katanya.

Admin Facebook Teknologi Strategi Militer

 

Ancaman Perang Baru & Hukuman AS, Arab Saudi Buka Suara

Kisruh antara Amerika Serikat (AS) dengan Arab Saudi yang dipicu rencana pemangkasan produksi minyak OPEC+ terus memanas.

Setelah 'dihajar' habis-habisan oleh tudingan pihak AS, termasuk Presiden Joe Biden, dan ancaman evaluasi kembali hubungan kedua negara, pihak Riyadh akhirnya buka suara.

Arab Saudi menolak pernyataan "tidak berdasarkan fakta" yang mengkritik kerajaan setelah keputusan OPEC+ pekan lalu untuk memangkas target produksi minyaknya meskipun ada keberatan dari AS.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang dikutip Reuters, Kamis (13/10/2022), keputusan OPEC+ dengan suara bulat itu diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan yang ditujukan untuk membatasi volatilitas pasar.

Pernyataan Kemenlu Saudi, yang mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya itu, menekankan "konteks ekonomi murni" dari pemotongan minyak.

"Kerajaan mengklarifikasi melalui konsultasi berkelanjutan dengan pemerintah AS bahwa semua analisis ekonomi menunjukkan, menunda keputusan OPEC+ selama sebulan, menurut apa yang telah disarankan, akan memiliki konsekuensi ekonomi negatif," katanya.

Sebelumnya, OPEC+, kelompok produsen yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) plus sekutu termasuk Rusia, mengumumkan target produksi barunya setelah berminggu-minggu dilobi pejabat AS untuk meningkatkan produksi.

AS pun menuduh Arab Saudi bersujud ke Moskow, yang menolak pembatasan Barat atas harga minyak Rusia sebagai tanggapan atas serangannya ke Ukraina.

Sementara itu, dalam wawancara dengan CNN, Presiden AS Joe Biden menganggap respons Saudi ini merupakan bukti bahwa pihaknya perlu memikirkan kembali hubungan kedua negara. Pasalnya, di tengah ketegangan geopolitik antara AS dan Rusia, Saudi justru kompak dengan Moskow dan negara OPEC+ untuk memangkas produksi minyak.

"Saya sedang dalam proses, ketika DPR dan Senat kembali, mereka harus - akan ada beberapa konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan dengan Rusia," kata Biden.

Keputusan kartel minyak OPEC+ pimpinan negeri Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud ini juga memicu kemarahan di sekitar pejabat AS. Para pejabat mengatakan Biden secara pribadi kecewa dengan apa yang mereka sebut keputusan "pandangan sempit".

Langkah ini dirancang untuk memacu pemulihan harga minyak mentah, yang telah turun menjadi sekitar US$ 80 per barel, setelah sempat mencapai US$ 120 per barel pada awal Juni.

Langkah tersebut, yang dilakukan tiga bulan setelah Biden mengunjungi Arab Saudi dan bertemu dengan pemimpin de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman, berpotensi menaikkan harga gas dalam beberapa minggu menjelang pemilihan paruh waktu pada November.