Langkah Gerindra Menhan Prabowo Jelang Pilpres 2024 & Nasib Kontrak Jet ...

Langkah Menhan Prabowo Jelang Pilpres 2024 & Nasib Kontrak Jet Tempur Rafale.

Selasa, 18-10-2022.

Tidak dapat dimungkiri kegiatan modernisasi pertahanan berjalan cukup cepat di masa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, di mana yang bersangkutan mempunyai ambisi membeli senjata-senjata kelas satu untuk TNI. Sejumlah senjata yang sebelumnya tidak dilirik oleh Indonesia tiba-tiba masuk dalam rencana pengadaan oleh Kementerian Pertahanan.

Beberapa pabrikan senjata internasional yang sebelumnya tidak bisa masuk pasar Indonesia karena berada dalam posisi tidak favorit di mata pengambil keputusan di Jakarta, tiba-tiba menempati posisi favorit untuk memasok senjata kepada Indonesia. Demi mewujudkan ambisinya untuk modernisasi pertahanan, sang menteri juga harus berhadapan dengan menteri lain di kabinet terkait dengan prioritas belanja pemerintah karena bersamaan dengan merebaknya pandemi Covid-19.

Sampai saat ini, Kemhan telah menandatangani sejumlah kontrak akuisisi major weapon systems dan juga di ambang penandatanganan kontrak serupa dengan beberapa pabrikan luar negeri. Sebagian besar kontrak yang telah ditandatangani belum memasuki status efektif, baik karena Indonesia belum melakukan pembayaran uang muka kepada pembuat senjata meskipun loan agreement telah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan maupun karena belum ada Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dari Menteri Keuangan. Sebagaimana diketahui, dalam kasus tertentu Kemhan berani menandatangani kontrak pengadaan senjata walaupun Menteri Keuangan belum menerbitkan PSP sebagaimana tergambar pada kontrak dengan Fincantieri, Italia untuk pembelian enam frigat FREMM.

Saat ini Kemhan nampaknya sedang di ambang penandatanganan kontrak dengan Naval Group untuk pengadaan dua kapal selam kelas Scorpene. Rencana pembelian kapal selam itu kini bukan urusan bisnis semata, melainkan telah menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis.

Saat jumpa pers bersama antara Prabowo dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly pada 10 Februari 2022 di Jakarta, Prabowo telah mengekspresikan niat Indonesia untuk membeli kapal selam kelas Scorpene. Dengan kata lain, Indonesia mempunyai janji politik yang harus dipenuhi kepada Prancis dalam urusan perdagangan pertahanan.

Janji politik Indonesia kepada Prancis lainnya adalah pengadaan 42 jet tempur Rafale di mana kontrak enam unit di antaranya telah memasuki status efektif. Tantangannya adalah bagaimana mewujudkan janji kontrak 36 unit lainnya dalam satu tahun ke depan dalam status kontrak efektif.

Selain kepada Prancis, Indonesia memiliki pula janji untuk mengakuisisi 24 F-15EX buatan Boeing, Amerika Serikat. Penting untuk dicatat rencana akuisisi varian tercanggih dari F-15 tersebut bukan semata urusan teknologi maju, tetapi menyangkut pula menjaga hubungan diplomatik Indonesia dengan Negeri Paman Sam.

Secara umum, tantangan dalam pengadaan major weapon systems adalah ketersediaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan hal demikian merupakan tantangan yang bersifat klasik. Akan tetapi muncul pula tantangan kontemporer terkait pembelian alutsista yaitu siklus pemilu. Walaupun telah tiga kali kalah dalam pemilihan presiden, Prabowo masih memiliki ambisi untuk menjadi orang nomor satu di republik ini. Pada Agustus 2022 Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo telah mendeklarasikan sang menhan sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024.

Pertanyaannya kini, bagaimana dengan nasib kontrak pengadaan senjata yang telah dan akan segera ditandangani oleh Kemhan? Pertanyaan ini diajukan karena sistem pengadaan alutsista di Indonesia sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi menhan, sehingga pergantian menteri pertahanan memiliki potensi untuk terjadi perubahan rencana akuisisi senjata.

Sehingga menjadi penting bagi Prabowo untuk segera membereskan rencana pengadaan major weapon systems sebelum mengundurkan diri dari jabatan menteri pertahanan guna berkampanye sebagai calon presiden. Sejauh ini terdapat spekulasi bahwa sang menteri akan mengundurkan diri dari jabatannya sekitar pertengahan 2023.

Akan lebih bagus apabila kontrak major weapon systems seperti kapal selam kelas Scorpene ditandatangani sebelum pertengahan 2023. Sementara untuk kontrak yang telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan tetapi hingga tahun ini belum mendapatkan PSP dari Menteri Keuangan, Kemhan perlu melakukan lobi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kemenkeu agar mendapatkan prioritas PSP pada tahun fiskal 2023. Mengapa kedua langkah harus ditempuh oleh Kemhan?

Penuntasan kontrak major weapon systems memiliki keterkaitan langsung dengan kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Kredibilitas Indonesia akan dipertaruhkan bila tidak memenuhi janji kepada produsen senjata asing, selain janji kepada negara di mana produsen itu berbasis.

Selain itu, akan terjadi peluang yang hilang apabila kontrak yang sudah dijanjikan oleh Indonesia tidak ditepati, khususnya dalam kemitraan industri melalui transfer teknologi. Sejumlah industri pertahanan dalam negeri akan kehilangan peluang dari aspek finansial dan teknologi apabila tidak ada penuntasan kontrak major weapon systems dalam waktu dekat. Penting untuk dicatat bahwa belanja senjata di Indonesia sangat ditentukan oleh siapa yang menjadi menhan. (Alman Helvas Ali)

Posting admin facebook teknologi strategi militer

Subscribe to receive free email updates: