SUBSCRIBE

Thursday, October 20, 2022

Pesawat Tempur F-16 Viper Pasang Perangkat Baru dari BAE Systems Anti Te...

BAE Systems Merilis Viper Memory Loader Verifier II, Mengurangi Kerentanan Terhadap Serangan Cyber untuk F-16.



Kamis, 13-10-2022.

BAE Systems telah merilis Viper Memory Loader Verifier II (MLV II), versi baru dari kemampuan perawatan terdepan di dunia yang akan mengurangi kerentanan terhadap serangan siber untuk pesawat F-16.
“Viper MLV generasi pertama kami memiliki keandalan dan daya tahan yang telah terbukti selama 20 tahun di lingkungan jalur penerbangan yang menantang,” kata Carl Huncharek, direktur lini produk F-16 untuk BAE Systems. “Versi baru produk ini akan mencakup kemampuan cyber-hardened aircraft mission, dengan arsitektur sistem terbuka yang mengurangi biaya siklus hidup (lifecycle).”
Selain kemampuan penting penerbangan untuk memuat dan memverifikasi perangkat lunak ke pesawat, Viper MLV II mendukung pemuatan file data misi, pengunduhan data penerbangan dan kesalahan, dan perangkat lunak aplikasi pihak ketiga.




Viper MLV II mendukung lebih dari 100 sistem onboard untuk F-16, termasuk sistem kritis misi dan penerbangan, seperti radar, peperangan elektronik, komputer kontrol misi dan penerbangan, perekam data yang dapat bertahan dari kecelakaan, sistem kontrol mesin, navigasi, dan sistem komunikasi. 
Dua negara menurunkan Viper MLV II melalui Penjualan Militer Asing (FMS) untuk pesawat F-16 Block 70/72, memesan enam sistem dengan potensi tindak lanjut untuk 15 sistem tambahan. Sistem ini sepenuhnya kompatibel dengan seluruh armada F-16 dan akan menggunakan kabel antarmuka yang ada. Sementara Viper MLV II akan ditempatkan untuk semua penyebaran F-16 baru, BAE Systems juga terus mendukung peralatan saat ini.
Sistem ini terbukti di lapangan, dengan lebih dari 700 sistem digunakan oleh Angkatan Udara AS dan lebih dari 25 negara sekutu. Viper MLV II akan dikembangkan dan diproduksi di situs BAE Systems Fort Worth, Texas.

Posting oleh admin facebook teknologi strategi militer

Armada T-45 Goshawk Milik Angkatan Laut AS (USN) Grounded karena Kerusakan Bilah Mesin

 Armada T-45 Goshawk Milik Angkatan Laut AS (USN) Grounded karena Kerusakan Bilah Mesin




Kamis, 20-10-2022
TSM-Angkatan Laut AS mengandangkan armada latih jet T-45C Goshawk pada hari Jumat “untuk meninjau kesalahan bilah mesin,” menurut siaran pers yang dikeluarkan Selasa oleh Naval Air Systems Command.
Keputusan untuk menghentikan penerbangan Goshawk untuk Angkatan Laut dan Korps Marinir dibuat “karena banyak kehati-hatian dan kepedulian terhadap keselamatan penerbang kami,” kata Kepala Pelatihan Udara Angkatan Laut Laksamana Muda Richard Brophy dalam pernyataannya.
"Kami bekerja dengan mitra kami menuju resolusi cepat," katanya. “Keselamatan adalah inti dari operasi kami, dan kami tidak boleh mengekspos pilot atau pesawat kami pada risiko yang tidak perlu.”
Siaran pers Angkatan Laut AS tidak menunjukkan bagaimana masalah bilah mesin ditemukan atau apakah itu berkontribusi pada kecelakaan apa pun.
Para pejabat tidak segera menanggapi pertanyaan lanjutan pada Rabu malam untuk mencari informasi lebih lanjut tentang masalah ini, atau untuk menjelaskan penundaan dalam mengumumkan larangan tersebut.
Beberapa lembaga Angkatan Laut AS telah bekerja “sepanjang waktu” dengan mitra industri Rolls Royce untuk mencari tahu penyebab kegagalan pisau, menurut Laksamana Muda John Lemmon, yang memimpin kantor Program Pesawat Taktis Angkatan Laut.
“Analisis teknik telah berlangsung dan akan berlanjut sampai kami dapat dengan aman mengembalikan armada T-45 ke status terbang untuk mendukung pelatihan CNATRA,” kata Lemmon dalam sebuah pernyataan.
Goshawk digunakan sebagai bagian dari program pelatihan pilot Angkatan Laut dan Korps Marinir untuk penerbangan kapal induk dan misi serangan taktis, menurut Angkatan Laut.
T-45 telah terbang sejak 1988, dengan varian C memasuki armada pada 1997. (Geoff Ziezulewicz)
Admin Facebook Teknologi Strategi Militer

Erdogan Mesra dengan Putin, Amerika Serikat Tekan Turki




 Erdogan Mesra dengan Putin, Amerika Serikat Tekan Turki

Kamis, 20-10-2022
TSM-Amerika Serikat (AS) meradang terhadap Turki lantaran negara tersebut ogah menjadikan Rusia sebagai musuhnya.
Berdasarkan laporan Russia Today yang mengutip Bloomberg, Kamis (20/10/2022), pejabat AS secara khusus terbang ke Ankara pada minggu ini untuk menekan pejabat Turki dan para pemimpin bisnis agar mematuhi sanksi anti-Rusia Washington.
Adapun, sejauh ini Turki masih mengambil sikap netral dalam perang di Ukraina meskipun AS telah mengeluarkan beberapa peringatan kepada negara itu.
Dipimpin oleh asisten sekretaris Departemen Keuangan untuk pendanaan teroris dan kejahatan keuangan, Elizabeth Rosenberg, delegasi AS bertemu dengan gubernur Bank Sentral Turki dan kelompok bisnis di Ankara dan Istanbul awal pekan ini. Seorang sumber mengungkapkan Rosenberg bertemu dengan pejabat keuangan lokal pada untuk pembicaraan pribadi.
Rosenberg sebelumnya adalah seorang rekan senior di Center for a New American Security, sebuah think-tank yang sebagian besar didanai oleh industri senjata. Saat bekerja di Departemen Keuangan selama pemerintahan Obama, dia menyusun sanksi terhadap Iran, Libya, dan Suriah.
Departemen Keuangan tidak mengomentari isi pembicaraan Rosenberg, begitu pula sumber tersebut. Namun, para pejabat AS sebelumnya telah menyatakan ketidaksenangan dengan penolakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk memberikan sanksi kepada Moskow atas operasi militernya di Ukraina, dan Amerika telah melakukan kampanye tekanan terhadap Ankara, dengan beberapa hasil.
Di tengah laporan bahwa AS dan Uni Eropa (UE) sedang mempertimbangkan "tindakan negatif" terhadap ekonomi Turki, Wakil Menteri Keuangan Turki Yunus Elitas meyakinkan AS pada Agustus bahwa negaranya "tidak akan mengizinkan pelanggaran sanksi oleh lembaga atau orang manapun".
Kemudian, setelah peringatan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan bulan lalu, kelima bank Turki yang menangani kartu pembayaran Mir Rusia meninggalkan sistem.
Erdogan, bagaimanapun, terus memperdalam hubungan negaranya dengan Rusia. Pemimpin Turki ini telah bertemu rekannya dari Rusia, Vladimir Putin, empat kali dalam empat bulan terakhir. Baru-baru ini, dia menyetujui proposal Putin untuk membuat pusat transit gas internasional di Turki setelah pertemuan di Kazakhstan minggu lalu.
Erdogan juga memanfaatkan hubungannya dengan Moskow dan Kyiv untuk memposisikan dirinya sebagai mediator antara kedua belah pihak. Meskipun pembicaraan damai awal tahun ini di Istanbul tidak membuahkan hasil diduga karena campur tangan Perdana Menteri Inggris saat itu Boris Johnson, Erdogan mendapat pujian internasional karena mengawasi pembicaraan yang mengarah pada dimulainya kembali pengiriman biji-bijian melintasi Laut Hitam dari pelabuhan Ukraina pada Agustus.
Admin Facebook Teknologi Strategi Militer

Tentang Kebutuhan Investasi Alutsista Indonesia

Tentang Kebutuhan Investasi Alutsista Indonesia




Kamis, 20-10-2022
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut alat utama sistem persenjataan Indonesia masih perlu ditambah, sebagai bentuk investasi jangka panjang.
Pernyataan ini sekaligus mengamini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mengingat Kementerian Pertahanan mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merencanakan kebutuhan pertahanan jangka panjang.
"Kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan kita memang sangat sangat mencemaskan. Bukan mencemaskan, tapi sangat mencemaskan," kata Mahfud, dalam keterangannya, Kamis (20/10/2022).
Mahfud menyebut jumlah pesawat tempur di Indonesia masih jauh dari yang seharusnya. Mahfud mengaku telah melakukan penghitungan dengan Prabowo terkait berapa besar kebutuhan untuk pertahanan Indonesia.
Berdasarkan kalkulasinya dengan Prabowo, Mahfud mengatakan, kebutuhan investasi pertahanan, khususnya untuk pesawat di seharusnya 200 unit. Namun, Indonesia hanya memiliki 17 unit.
"Kita baru punya pesawat 17 yang tertentu. 17 ini pun, dua sudah dikanibal, sudah diiniin," ujarnya.
Mahfud mengungkapkan kondisi yang sama juga dialami pada senjata tembak dan kapal perang yang ada di Indonesia.



"Kapal perangnya, senjata juga yang jarak tembaknya 200.000 km misalnya atau 200 km kita misalnya punya berapa. Sementara kebutuhan dengan luasan seperti ini kita sudah menghitung semua," tuturnya.
Otoritas pertahanan sendiri telah mengajukan proposal kepada Presiden Joko Widodo untuk proyeksi kebutuhan senjata di Indonesia hingga 25 tahun ke depan.
"Kemenhan itu sudah mengajukan proposal kepada presiden dan sekarang sedang dihitung ulang agar cermat menghitungnya, sehingga kita nanti akan menyediakan senjata seperti cara orang Jepang menyikapi negara negara lain," ucapnya.
Namun demikian, Mahfud menyayangkan banyaknya orang yang terlalu optimistis dengan keadaan yang ada saat ini dan menganggap remeh kemungkinan adanya perang.
"Ada juga yang optimis, 'buat apa sih senjata-senjata gitu. Perang kayak gitu nggak akan ada, sekarang itu kan perang IT saja sebenarnya. Proxy yang banyak dikhawatirkan proxy sebenarnya bukan perang seperti itu'," ucap dia.
Namun, pemerintah tetap menilai penting kekuatan persenjataan di Indonesia. Proposal yang diberikan kepada presiden pun sudah memuat proyeksi persenjataan sampai 25 tahun mendatang.
"Tapi pemerintah katakan ini harus, persenjataan, keahlian kita harus disiapkan. Itu sudah diproyeksikan sekarang 2022, Pak Prabowo sudah menghitung 25 tahun ke depan," kata dia.
"Sudah dihitung semua, pertambahan setiap tahunnya berapa kemudian biayanya dari mana, dapat dari mana, sudah dihitung bersama Kementerian Keuangan," imbuhnya.
Admin facebook Teknologi Strategi Militer

Australia Berkomitmen Kerjasama Militer dengan Indonesia

 Australia Berkomitmen Kerjasama Militer dengan Indonesia



Kamis, 20-10-2022
TSM-Australia berkomitmen memberikan latihan militer dan mengekspor senjata ke Indonesia di tengah konflik di Papua Barat masih bergejolak. Kementerian Pertahanan Australia mengkonfirmasi hal ini dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari al-Jazeera.
Kementerian Pertahanan Australia menyatakan pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese, yang terpilih pada Mei lalu, akan terus memasok senjata ke tentara Indonesia dan memberi mereka pelatihan militer.
“Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan, serta mengekspor peralatan militer ke Indonesia,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Australia.
Terlepas dari beberapa bidang yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia. Kedua negara melakukan latihan militer bersama dan Australia memasok senjata, di mana Thales Australia menjual tiga pengangkut pasukan Bushmaster ke Kopassus pada 2014. Kopassus adalah pasukan militer elit di Indonesia
Unit militer seperti Kopassus, melakukan latihan bersama dengan pasukan khusus SAS Australia. Sementara Detasemen 88 yang juga dikenal sebagai Densus 88, pernah mendapat dana dan pelatihan dari Australia dan Amerika Serikat. Detasemen 88 adalah pasukan kontraterorisme yang dibentuk setelah Bom Bali 2002
Tentara Indonesia telah dibentuk untuk mengurangi ancaman dari kelompok garis keras. Namun, tetap saja mengalami tuduhan pelanggaran HAM yang serius di Papua Barat, di mana masyarakat adat di sana selama 50 tahun berjuang untuk melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka.
Banyak pasukan khusus dikirim ke Papua Barat di tengah gencatan senjata OPM yang berjuang untuk kemerdekaan Papua dan menargetkan warga sipil Indonesia. Pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), daerah tersebut relatif damai meskipun kererlibatan militer tetap ada selama pemerintahan presiden lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo.
Pada Juni 2022 lalu, terjadi unjuk rasa damai di tiga wilayah administrasi, di mana sekitar 44 orang ditangkap. Amnesty International mengatakan polisi menanggapi unjuk rasa damai ini dengan penggunaan kekuatan militer yang berlebihan.
"Pemerintah Indonesia mengklaim ingin 'membangun' Papua dan menciptakan kemakmuran bagi warga Papua. Tetapi bagaimana orang Papua bisa sejahtera jika upaya mereka untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi dipenuhi dengan kekerasan," kata Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia Usman Hamid.
Pada tahun 2020, sebuah laporan yang diterbitkan PBB menemukkan setidaknya 50 ribu orang mengungsi karena kekerasan dari polisi atau militer terhadap penduduk asli Papua Barat. Laporan tersebut juga menyatakan keprihatinan atas kurangnya akses ke daerah tersebut bagi organisasi kemanusiaan, pembela HAM, jurnalis, dan lainnya.
Human Rights Watch dan Amnesty Internasional menyatakan “Personel militer dan polisi sering membenarkan pembunuhan penduduk Papua dengan mengklaim bahwa mereka adalah anggota Gerakan Papua Merdeka (OPM) atau 'kelompok kriminal bersenjata' tanpa bukti yang jelas”.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Dahnil Azhar Simanjuntak dihubungi oleh Al Jazeera terkait artikel ini, tetapi belum memberikan tanggapan.
Terlepas dari niat baik yang ditunjukkan, hubungan Australia dengan negara tetangganya di wilayah utara terbukti menantang. Timor Timur merdeka dari Indonesia pada 1999.
Pada 2006 Australia juga menerima 43 pengungsi politik dari Papua Barat, salah satunya adalah Adolf Mora.
“Saat itu, saya secara politik adalah seorang aktivis mahasiswa di tanah Papua Barat. Kami percaya sebagai penduduk asli Papua Barat, kami harus memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki kemerdekaan di Papua Barat,” katanya kepada Al Jazeera.
Mora mengatakan kepada Al Jazeera dia dan rekan aktivis mahasiswa terpaksa melarikan diri karena serangan oleh pasukan keamanan Indonesia.
“Opsi terakhir adalah meninggalkan Papua Barat dan menyeberang ke Australia. Kami pikir dengan menjangkau komunitas internasional, suara kami dapat didengar. Kami membutuhkan bukan hanya perlindungan, tetapi untuk mengklarifikasi bahwa ada ketidakadilan yang masih terjadi di Papua Barat,”katanya.
Admin Facebook Teknologi Strategi Militer

Ancaman Perang Baru & Hukuman AS, Arab Saudi Buka Suara

 

Ancaman Perang Baru & Hukuman AS, Arab Saudi Buka Suara


Kisruh antara Amerika Serikat (AS) dengan Arab Saudi yang dipicu rencana pemangkasan produksi minyak OPEC+ terus memanas.

Setelah 'dihajar' habis-habisan oleh tudingan pihak AS, termasuk Presiden Joe Biden, dan ancaman evaluasi kembali hubungan kedua negara, pihak Riyadh akhirnya buka suara.

Arab Saudi menolak pernyataan "tidak berdasarkan fakta" yang mengkritik kerajaan setelah keputusan OPEC+ pekan lalu untuk memangkas target produksi minyaknya meskipun ada keberatan dari AS.


Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang dikutip Reuters, Kamis (13/10/2022), keputusan OPEC+ dengan suara bulat itu diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan yang ditujukan untuk membatasi volatilitas pasar.

Pernyataan Kemenlu Saudi, yang mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya itu, menekankan "konteks ekonomi murni" dari pemotongan minyak.

"Kerajaan mengklarifikasi melalui konsultasi berkelanjutan dengan pemerintah AS bahwa semua analisis ekonomi menunjukkan, menunda keputusan OPEC+ selama sebulan, menurut apa yang telah disarankan, akan memiliki konsekuensi ekonomi negatif," katanya.


Sebelumnya, OPEC+, kelompok produsen yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) plus sekutu termasuk Rusia, mengumumkan target produksi barunya setelah berminggu-minggu dilobi pejabat AS untuk meningkatkan produksi.

AS pun menuduh Arab Saudi bersujud ke Moskow, yang menolak pembatasan Barat atas harga minyak Rusia sebagai tanggapan atas serangannya ke Ukraina.

Sementara itu, dalam wawancara dengan CNN, Presiden AS Joe Biden menganggap respons Saudi ini merupakan bukti bahwa pihaknya perlu memikirkan kembali hubungan kedua negara. Pasalnya, di tengah ketegangan geopolitik antara AS dan Rusia, Saudi justru kompak dengan Moskow dan negara OPEC+ untuk memangkas produksi minyak.


"Saya sedang dalam proses, ketika DPR dan Senat kembali, mereka harus - akan ada beberapa konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan dengan Rusia," kata Biden.

Keputusan kartel minyak OPEC+ pimpinan negeri Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud ini juga memicu kemarahan di sekitar pejabat AS. Para pejabat mengatakan Biden secara pribadi kecewa dengan apa yang mereka sebut keputusan "pandangan sempit".

Langkah ini dirancang untuk memacu pemulihan harga minyak mentah, yang telah turun menjadi sekitar US$ 80 per barel, setelah sempat mencapai US$ 120 per barel pada awal Juni.

Langkah tersebut, yang dilakukan tiga bulan setelah Biden mengunjungi Arab Saudi dan bertemu dengan pemimpin de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman, berpotensi menaikkan harga gas dalam beberapa minggu menjelang pemilihan paruh waktu pada November.

Hanwha Defense USA Menampilkan Howitzer K9 155mm dan Kendaraan Pemasok A...


AUSA 2022: Hanwha Defense USA Menampilkan Howitzer K9 155mm dan Kendaraan Pemasok Amunisi K10 
Kamis, 13-10-2022

Hanwha Defense USA menampilkan K9 155m tracked self-propelled howitzer paling populer di dunia, di samping kendaraan pemasok amunisi tracked K10 di AUSA 2022, pameran pertahanan Asosiasi Angkatan Darat Amerika Serikat yang berlangsung di Washington D.C.
Tampilan kendaraan keluarga K9 mengikuti keberhasilan demonstrasi kompatibilitas mereka dengan berbagai amunisi AS di Yuma Proving Ground, Arizona, pada bulan September. Demonstrasi langsung terbaru dilakukan di bawah kerangka Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) yang ditandatangani antara Hanwha dan Pusat Persenjataan Komando Pengembangan Kemampuan Tempur Angkatan Darat AS (DEVCOM AC) pada tahun 2021, dengan tujuan menilai kelayakan, kinerja, dan kemampuan membawa dan menembakkan amunisi AS dengan platform artileri Hanwha.
“Demonstrasi tersebut berhasil memenuhi semua persyaratan CRADA, setelah menunjukkan interoperabilitas penuh K9 dan K10 Armored Ressuply Vehicles (ARV) dengan amunisi dan muatan AS, di samping sistem jangkauan yang diperluas, shoot & scoott dan tingkat tembakan K9 yang tinggi,” kata John Kelly, Presiden dan CEO Hanwha Defense USA. “Kolaborasi dengan DEVCOM AC dan Komando Uji dan Evaluasi Angkatan Darat AS di Yuma sangat baik.”
K9 Thunder adalah platform kendaraan tracked yang terbukti terbaik, memungkinkan solusi penembakan 360 derajat yang asli dan berkelanjutan, memberikan efek cepat yang konsisten, akurat, pada jarak +40 km dengan laju dan volume tembakan yang tinggi. K10 adalah kendaraan pemasok amunisi otomatis yang dirancang untuk digunakan bersama dengan K9. Berdasarkan sasis yang sama dengan K9 SPH, ARV membawa total 104 putaran dan memiliki mobilitas yang sama dengan K9.
Di Yuma, kru senjata Hanwha mendemonstrasikan kemampuan K9A1 SPH dan K10 ARV dengan memuat dan menembakkan berbagai jenis amunisi AS, seperti proyektil 155mm M795, XM1113 Rocket Assisted Projectiles (RAP), dan Modular Artillery Charge System (MACS).
Melalui uji kemampuan langsung, K9A1 berhasil membuktikan kemampuan “Shoot & Scoot”-nya, menembakkan beberapa putaran dan segera keluar dari posisinya untuk meniadakan bahaya tembakan balik baterai. Selain itu, artileri menunjukkan tingkat tembakan dan laju tembakan yang tinggi dengan menembakkan tiga putaran dalam 16 detik, dan enam putaran dalam 45 detik, masing-masing.
Selama AUSA 2022, Hanwha juga menghadirkan potensi pertumbuhan sistem artileri K9, yang sedang ditingkatkan ke versi K9A2 yang dilengkapi dengan sistem penanganan amunisi otomatis penuh. Dengan turret otomatis, K9A2 dapat mencapai laju tembakan setidaknya sembilan putaran per menit, hanya dengan tiga awak. Lebih jauh ke depan, versi K9 yang lebih futuristik, dengan nama kode K9A3, akan dikembangkan untuk menampilkan jangkauan tembak yang diperluas dan mode mengemudi yang dikendalikan dari jarak jauh/otonom.

Posting oleh admin facebook teknologi strategi militer


Tuesday, March 15, 2022

Nikolay Kudashev Ungkap Kemarahan Vladimir Putin kepada Singapura atas S...

Rusia Marah kepada Singapura atas Sanksi Invasi ke Ukraina.
Besar Rusia untuk Singapura Kudashev Sebut hubungan kedua negara tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. 
Senin, 14-03-2022

Rusia meradang setelah Singapura menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap "Negeri Beruang Merah”. 
Kemarahan Rusia disampaikan langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Singapura Nikolay Kudashev dalam wawancaranya dengan South China Morning Post yang dipublikasikan pada Jumat (11/3/2022). 
“Sanksi ini adalah sebuah kesalahan, jelas-jelas bertentangan dengan semangat hubungan bilateral antara Singapura dan Rusia dan juga hubungan kerja sama regional,” kritik Kudashev. 
Dubes berusia 64 tahun itu secara khusus menyoroti bahwa Singapura adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjatuhkan sanksi ke Rusia. 
Kudashev menyesalkan sanksi Rusia ini, karena menurutnya hubungan bilateral kedua negara seharusnya berfokus pada isu-isu yang berhubungan dengan kawasan Asia Tenggara. 
Dia menambahkan, invasi Rusia ke Ukraina jelas tidak ada kaitannya dengan Asia Tenggara. 
Kudashev lalu melanjutkan, hubungan kedua negara tidak sama lagi seperti sebelumnya. Kerja sama ekonomi Rusia dan Singapura hanya dapat dilanjutkan jika mendapat persetujuan khusus dari Pemerintah Rusia pimpinan Vladimir Putin. 
Sanksi untuk Rusia dari Singapura.

Singapura pada Sabtu (5/3/2022) mengumumkan sanksi terhadap empat bank Rusia dan Pemerintah Rusia. 
Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan, semua lembaga keuangan di Singapura mulai dari pemberi pinjaman, perusahaan asuransi, hingga bursa efek dan penyedia layanan pembayaran, dilarang melakukan transaksi atau menjalin hubungan bisnis dengan VTB Bank, Vnesheconombank (VEB), Promsvyazbank, dan Bank Rossiya. 

Bank-bank ini juga terkena sanksi oleh pemerintah lain, termasuk penghapusan mereka dari jaringan pembayaran global SWIFT. 
Singapura telah meminta lembaga keuangannya untuk membekukan aset dan dana dari keempat bank ini. 
Lembaga keuangan di "Negeri Merlion” pun dilarang menyediakan layanan terkait penggalangan dana untuk Pemerintah Rusia, bank sentral Rusia, atau entitas yang dikendalikan oleh mereka. 
Singapura juga melarang lembaga keuangan memfasilitasi transaksi apa pun yang melibatkan mata uang kripto, yang dapat memungkinkan entitas Rusia "menghindari" sanksi.  Tidak ketinggalan, negara pimpinan Lee Hsien Loong itu turut melarang ekspor barang-barang militer, elektronik, komputer, dan peralatan telekomunikasi ke Rusia. 

Singapura menegaskan, tindakan Rusia invasi Ukraina bertentangan dengan piagam PBB dan melanggar hukum internasional. Negara seperti Ukraina memiliki hak untuk melawan invasi yang melanggar kedaulatan dan kemerdekaan. 
Rusia sendiri telah memasukkan Singapura ke daftar resmi negara-negara tidak bersahabat bersama 21 negara lainnya mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, hingga Taiwan. 

(Kontributor Singapura, Ericssen/KPS)
Sumber : Teknologi Strategi Militer

Elon Musk Tantang Presiden Rusia Vladimir Putin Berkelahi Duel Satu Lawa...

Elon Musk Tantang Putin Berkelahi Satu Lawan Satu.
Esnoe Faqih Wardhana.
Selasa, 15 Maret 2022.

Elon Musk , orang terkaya di dunia, pada Senin (14/3/2022) menantang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertarung. Tantangan ini dilayangkan Musk sebagai bentuk protes invasi Rusia ke Ukraina. Miliarder eksentrik dan pendiri perusahaan kedirgantaraan SpaceX menulis di akun Twitter-nya, untuk melihat apakah pemimpin Rusia mau menguji keberaniannya secara langsung daripada melalui pasukan yang dikirimnya ke Ukraina.

"Dengan ini saya menantang Vladimir Putin untuk bertarung tunggal. Taruhannya adalah Ukraina," kata Musk, seperti dikutip dari AFP. "Apakah kamu menerima pertarungan ini?" tambahnya dalam bahasa Rusia. Ia langsung menyapa akun Twitter resmi presiden berusia 69 tahun itu yang berbahasa Inggris. Ketika salah satu dari 77 juta pengikut Musk menulis bahwa pendiri Tesla mungkin tidak memikirkan tantangannya, Musk mengatakan dia "benar-benar serius". "Jika Putin bisa dengan mudah mempermalukan barat, maka dia akan menerima tantangan itu. Tapi dia tidak akan melakukannya," tambah Musk.

Tidak ada reaksi langsung dari Kremlin, tetapi pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memposting tanggapan mengejek di Telegram, dengan mengatakan: "Elon Musk: Saya tidak akan menyarankan Anda untuk menguji kekuatan Anda melawan Putin". "Kategori berat badan Anda terlalu berbeda," kata Kadyrov.

Musk yang lahir di Afrika Selatan, 50, telah menawarkan dukungannya untuk Kiev, dengan mencuit "Pegang Ukraina yang kuat" bulan ini sambil juga menawarkan "simpati saya kepada orang-orang hebat Rusia, yang tidak menginginkan perang ini". Dia juga menanggapi permohonan Kiev dengan mengaktifkan layanan internet Starlink di Ukraina dan mengirim peralatan untuk membantu membawa konektivitas ke daerah-daerah yang terkena serangan militer Rusia.

Musk kerap mengirim pesan nyeleneh di Twitter. Pada bulan Februari, ia menuduh regulator pasar saham AS, yang telah memberlakukan denda dan pembatasan pada Musk dan Tesla, mencoba untuk memberangus kebebasan berbicaranya. Dan dia membandingkan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dengan Adolf Hitler dalam sebuah pesan yang mendukung penentang pembatasan COVID-19. Namun, ia kemudian menghapus postingan tersebut.

Sumber : sindonews.com

Monday, March 14, 2022

Arab Saudi dan UEA Tolak Telepon AS, Joe Biden Ketar Ketir Soal Harga Mi...

Arab Saudi dan UEA Tolak Telepon AS, Joe Biden Ketar-Ketir Soal Harga Minyak Dunia.
Mitha Paradilla Rayadi.
9 Maret 2022.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ketar-ketir dengan lonjakan harga minyak dunia akibat invasi Rusia di Ukraina. Joe Biden lantas menjadwalkan untuk berdiskusi dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), akan tetapi rencana AS ditolak dua negara penghasil minyak tersebut. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dan Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan dari UEA, tidak bersedia berdiskusi dengan AS untuk masalah minyak dunia, melansir dari Wall Street Journal. Pasalnya, kedua negara tersebut menjelaskan AS hanya akan membuat Arab Saudi dan UEA terus melakukan pengeboran minyak.

Selain itu diskusi mengenai minyak tersebut dilakukan Joe Biden seusai secara resmi melarang impor minyak Rusia ke AS. Lantas saja keputusan Joe Biden tersebut membuat harga minyak semakin melambung, yakni 130 dolar AS (Rp1,8 juta) per barel, Selasa 8 Maret 2022. Duta besar UEA untuk AS, Yousef Al Otaiba mengakui bahwa hubungan kedua negara sedang tegang. "Kami menghadapi tes stres, tetapi saya yakin kami akan keluar dari sana dan mencapai tempat yang lebih baik,” kata Al Otaiba sebagaimana dilansir Guardian pada Rabu 9 Maret 2022.***


Editor: Mitha Paradilla Rayadi.
Sumber: Wall Street Journal.

Tentara Ukraina Marah Sebut NATO dan AS Negara Pembohong, Tak Punya Nyali

Tentara Ukraina Marah ke AS: Negara Pembohong, Tak Punya Nyali
Rabu, 9-3-2022

Seorang prajurit Ukraina, Andriy, mencibir sikap Amerika Serikat yang tidak mau mengambil langkah lebih jauh dalam konflik Rusia dengan negaranya. Dia mengecam Presiden Joe Biden, Donald Trump, dan Barack Obama sekaligus. "Mereka adalah sekumpulan pembohong. Mereka mengatakan tak ingin punya bisnis dengan Rusia, tapi nyatanya punya. Alumunium datang ke negara kalian," kata Andriy dalam video yang ditayangkan Fox seperti dikutip pada Selasa, 8 Maret 2022. Prajurit itu juga mempertanyakan efektivitas sanksi terhadap Rusia. Ia menyoroti pula sikap AS sebagai salah satu negara pemimpin di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang tidak ingin menutup zona penerbangan Ukraina. Menurut Andriy, AS pernah melakukan hal ini di Libia dan Yugoslavia.

Zona larangan terbang adalah area di mana pesawat dilarang atau dibatasi untuk terbang, biasanya untuk alasan keamanan. Hal ini sering digunakan di zona perang untuk menghentikan agresor yang menerbangkan pesawat militer di atas tanahnya sendiri.
"Anda (AS) takut membersihkan langit kami, negara kalian penuh pembual, kalian memberikan begitu saja kekuatan dan senjata nuklir kami untuk garansi anda," ujarnya. Perang Rusia Ukraina telah berlangsung selama sepekan lebih atau persisnya dimulai pada 24 Februari 2022. Ketegangan terus memburuk dan belum adanya solusi yang dicapai atas krisis ini. Ukraina adalah negara bekas pecahan Uni Soviet, yang ingin menjadi negara anggota NATO dan Uni Eropa. Tindakan Ukraina itu, dipandang Moskow bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia. 

Sumber : Tempo.co.
Admin : Teknologi Strategi Militer

Sudah 2 Jenderal Rusia Meninggal Dunia dalam Perang di Ukraina

Sudah 2 Jenderal Rusia Tewas dalam Pertempuran di Ukraina.
Jumat, 11 Mar 2022.

CNN Indonesia. Dua jenderal militer Rusia, Andrei Sukhovetsky dan Vitaly Gerasimov telah dinyatakan tewas dalam invasi yang mereka lakukan ke Ukraina.
Pemerintah Rusia pun telah memberikan pernyataan resmi mengenai tewasnya Sukhovetsky pada 28 Februari lalu. Pernyataan resmi ini sekaligus membenarkan klaim militer Ukraina terkait tewasnya jenderal militer Rusia.

"[Sukhovetsky tewas] saat melakukan misi tempur selama operasi khusus di Ukraina," bunyi pernyataan pemerintah Rusia dilansir dari CNN.
Sukhovetsky dinyatakan meninggal pada Senin (28/2), saat dirinya melakukan operasi khusus di Ukraina.

Penyebab kematian Sukhovetsky dijelaskan oleh sumber militer. Disebutkan bahwa Sukhovetsky tewas tertembak oleh penembak jitu pasukan Ukraina.

Sukhovetsky adalah wakil komandan Divisi ke-41, salah satu kekuatan besar Moskow yang dikerahkan dalam perang Rusia-Ukraina ini. Sebelum terlibat dalma invasi ini, Sukhovetsky juga pernah bertugas bersama militer Rusia selama operasi di wilayah Kaukasus Utara dan Suriah.

Bukan hanya Sukhovetsky, Mayor Jenderal Vitaly Gerasimov yang merupakan wakil komandan Divisi Ke-41 Rusia juga diklaim tewas pada Senin (7 Mar 2022) waktu setempat.

Mengutip Reuters, Direktorat Intelijen Ukraina menyatakan pasukannya berhasil membunuh Mayjen Gerasimov dalam pertempuran mematahkan konvoi pasukan Rusia.

Di luar klaim kematian petinggi militer Rusia itu, Ukraina juga mengklaim telah menewaskan 11 ribu tentara Rusia dalam pertempuran. Sementara dari pihak Rusia hanya mengklaim kehilangan 500 personel militer di perang tersebut.

Sumber : cnnindonesia.com

Saturday, March 12, 2022

Drone Bayraktar TB2 Turki Kiprahnya Makin Moncer di Perang Ukraina Melaw...

Drone Bayraktar TB2 Turki Kiprahnya Makin Moncer di Perang Ukraina Melawan Rusia, Ini Spesifikasinya.
Sabtu, 12-3-2022.

Ukraina menerjunkan drone tempur (UCAV) Bayraktar TB2 untuk mengintai sistem rudal Rusia dan menghancurkannya. Bayaraktar TB2 sempat dikabarkan berhasil melumpuhkan senjata Rusia dari jarak 8 km.
Lantas apa istimewanya Bayraktar TB2 buatan Turki?
Bayraktar TB2 adalah drone tempur kelas medium (MALE) yang dibuat perusahaan asal Turki, Baykar Makina.
Turki memang memiliki hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina. Namun Turki memasok drone Bayraktar ke Kyiv, yang juga digunakan Ukraina dalam perang ini.

Bayraktar TB2 ini dikembangkan dalam proyek Taktis Kendaraan Udara Tak Berawak, yang dimulai pada 2007 oleh Undersecretariat Industri Pertahanan Turki. Spesifikasi Bayraktar TB2 ini memiliki daya jelajah lebih dari 150 kilometer dengan tingkat ketahanan 24 jam dan bisa terbang dengan ketinggian maksimal 22.500 kaki. Bayraktar TB2 terbang pertama kali pada April 2014. Enam drone pertama dikirimkan ke Angkatan Darat Turki pada 2014. Pada Juni 2015, Angkatan Darat Turki kembali mendapatkan enam drone Bayraktor TB2.
Drone tempur ini bisa melesat dengan kecepatan maksimum 220 kilometer per jam, dengan kecepatan jelajah 130 kilometer per jam. Drone mampu mengangkut beban dengan berat hingga 55 kilogram.

Bayraktar TB2 memiliki panjang 6,5 meter rentang sayap 12 meter dan berat lepas landas maksimum 630 kilogram.
Badan pesawat terbuat dari serat karbon, Kevlar, dan komposit hibrida. Setiap sistem Bayraktar TB2 terdiri dari enam kendaraan udara, dua stasiun kontrol tanah/ground control system (GCS), tiga terminal data tanah/ground data terminal (GDT), dua terminal video jarak jauh/remote video terminal (RVT) dan peralatan pendukung di darat. Selain itu, menurut laporan Army Technology Bayraktar TB2 juga memiliki rudal MAM-C (MAM-Cirit) yang mampu menembus baja RHA 200 milimeter dengan tingkat kekerasan sedang. Dalam keadaan tidak mengangkut persenjataan, bobot Bayraktar TB2 mencapai 500 kilogram dan mampu terbang dengan menampung berat maksimal 650 kilogram, seperti dikutip situs resmi Baykartech.
Harga drone Bayraktar TB2 ditaksir sekitar US$1 juta atau Rp14 miliar.

sumber : Admin Teknologi Strategi Militer